Keunikan Gedung Sate Bandung Jawa Barat
Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Bandung khususnya atau di Jawa Barat umumnya, pasti sudah mengenal atau mendengar nama Gedung Sate.
Ternyata Gedung Sate itu mempunyai sejarah panjang dan unik. Siapa yang tahu, ada berapa sate yang terdapat pada tusukan di atas gedung kantor gubernur itu? Ya betul, ada enam. Enam itu ternyata memiliki arti tersendiri, yaitu melambangkan enam juta gulden yang merupakan biaya yang dihabiskan untuk membangun gedung tersebut.
Gedung Sate ini pun termasuk salah satu bangunan bersejarah yang terkenal di Kota Bandung.
Bangunan ini awalnya dimaksudkan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Gedung Sate mulai dibangun pada 1920. Di puncak Gedung Sate terdapat tusuk sate dengan enam ornamen sate yang bentuknya mirip jambu air atau melati. Setelah pemerintah Hindia Belanda berencana untuk memindahkan ibu kota Nusantara dari Batavia ke Kota Bandung pada tahun 1917, mereka menyewa tenaga seorang arsitek muda Belanda, J. Gerber, untuk merancang gedung pusat pemerintahan yang baru. Para perancang juga berusaha membuat gedung pemerintahan ini semirip mungkin dengan suasana dan bangunan di Eropa.
Setelah memakan waktu 4 tahun, pembangunan induk bangunan utama Gedung Sate berhasildiselesaikan pada bulan September 1924, termasuk kantor pusat PTT (Perusahaan Pos dan Telekomunikasi) dan perpustakaan.
Tanggal 3 Desember 1945 terjadi peristiwa yang memakan korban tujuh orang pemuda yang mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurka. Untuk mengenang ke tujuh pemuda itu, dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman gedung. Atas perintah Menteri Pekerjaan Umum ketika itu, pada tanggal 3 Desember 1970 tugu
tersebut dipindahkan ke halaman depan Gedung Sate.
Kesempurnaan megahnya Gedung Sate dilengkapi dengan Gedung Baru hasil karya arsitek Ir.Sudibyo yang dibangun tahun 1977. Gedung Baru ini diperuntukkan bagi para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif Daerah.
Sumber